Pos Timur,
MAROS - Di tengah gempuran kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang menghantam sejumlah daerah, Pemerintah Kabupaten Maros di bawah kepemimpinan Bupati Chaidir Syam justru mengambil langkah yang berani dan kontras: menjamin stabilitas tenaga kerja dan bahkan menambah formasi pegawai.
Komitmen ini bukan sekadar janji politik, melainkan strategi tata kelola yang didukung penuh oleh alokasi anggaran fantastis, menjadikan Maros sebagai ‘oase’ ketenagakerjaan bagi ribuan abdi negara, sekaligus model kepemimpinan yang mengutamakan kepastian kesejahteraan.
Kepastian Kerja di Tengah Badai Efisiensi
Ketika desas-desus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menghantui pegawai di berbagai institusi pemerintah di tingkat nasional, Bupati Maros, Chaidir Syam, berdiri tegak dengan pernyataan tegas yang menenangkan.
"Tidak ada pegawai yang dirumahkan seperti di daerah lain," ujar Chaidir Syam pada Senin (20 Oktober 2025).
Pernyataan ini bukan hanya menepis kekhawatiran, tetapi juga diperkuat dengan aksi nyata. Pemkab Maros justru fokus pada penguatan formasi. Selain memperpanjang masa kerja 19 orang PPPK lama, Kabupaten Maros baru-baru ini menyambut 18 PPPK baru, menunjukkan bahwa pelayanan publik di Maros tetap menjadi prioritas yang membutuhkan sumber daya manusia terbaik.
Komitmen ini sangat penting, mengingat stabilitas tenaga kerja, terutama di sektor pelayanan publik (seperti guru, tenaga kesehatan, dan teknis), adalah kunci keberhasilan jalannya roda pemerintahan daerah.
Transformasi Karir: Penghargaan untuk 4.720 Tenaga Honorer
Kebijakan paling transformatif yang dilakukan Pemkab Maros adalah pengangkatan besar-besaran tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu.
Sebanyak 4.720 orang tenaga honorer yang selama ini mengabdi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini resmi mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan. Langkah ini adalah bentuk penghargaan tertinggi atas dedikasi dan masa pengabdian mereka yang seringkali tanpa status kepegawaian yang jelas.
“Kebijakan ini kami ambil untuk memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi,” jelas Chaidir.
Pengangkatan ini secara efektif menutup babak ketidakpastian bagi ribuan keluarga di Maros, sekaligus menyuntikkan moral baru ke dalam mesin birokrasi daerah. Total kekuatan pegawai Maros saat ini mencapai 6.876 PNS dan 1.535 PPPK penuh waktu, yang kini didukung oleh 4.720 PPPK paruh waktu yang baru naik status.
Anggaran Rp611 Miliar: Komitmen yang Terjamin
Komitmen untuk tidak merumahkan pegawai dan bahkan meningkatkan status tenaga honorer tentu membutuhkan dukungan finansial yang besar. Di sinilah letak strategi Pemkab Maros yang berani.
Ketua PMI Maros ini memastikan bahwa seluruh gaji dan hak bagi ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu telah dianggarkan secara komprehensif dalam APBD 2026.
Pemkab Maros telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp611 miliar. Rinciannya:
Rp567 miliar dialokasikan untuk gaji PNS dan PPPK penuh waktu.
Rp44 miliar khusus dialokasikan untuk gaji PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat.
Angka ini menegaskan bahwa kebijakan penguatan tenaga kerja di Maros bukan sekadar retorika, melainkan keputusan strategis yang didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang mumpuni.
Kesejahteraan Diiringi Akuntabilitas Tinggi
Meskipun Chaidir Syam menjamin tidak ada pengurangan jumlah pegawai, ia juga menekankan adanya standar kinerja yang ketat. Maros menerapkan prinsip bahwa jaminan kerja harus diimbangi dengan kualitas pelayanan.
“Insyaallah tidak ada yang akan dirumahkan. Namun, kami akan semakin memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu,” tegasnya.
Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Maros ini mengirimkan pesan jelas: perlindungan status kerja bukanlah jaminan abadi bagi mereka yang tidak berkinerja.
“Kalau tidak berkinerja dengan baik atau melanggar aturan, maka kami akan langsung memberhentikan dan memutus kontraknya,” ancamnya.
Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Maros, stabilitas tenaga kerja adalah investasi yang harus dibalas dengan profesionalisme dan dedikasi maksimal. Jaminan kesejahteraan yang luar biasa ini datang dengan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maros.
Kesimpulannya, di tengah tren efisiensi nasional, Maros memilih jalan yang berbeda. Dengan memprioritaskan kepastian kerja, menghargai pengabdian ribuan tenaga honorer, dan didukung alokasi APBD yang kuat, Bupati Chaidir Syam tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat fundamental pelayanan publik di Kabupaten Maros.
