Pos Timur,
MAROS - Ahli waris Budu Bin Kasa, melalui kuasa hukumnya diwakili Andi Azis Maskur selaku Direktur Azmara Law Office, menyampaikan keberatan dan menolak klaim kepemilikan PT. Pertamina (Persero) atas bidang tanah seluas kurang lebih 15 hektar yang terletak di Dusun Pattene, Desa Temmappadue, Kecamatan Marusu (dahulu Desa Temmappadue Kecamatan Maros Baru).,Selasa (06/05/2025).
Klaim PT. Pertamina tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00006 yang diterbitkan pada tahun 1999. Menanggapi hal ini, A. Azis Maskur berpendapat bahwa SHGB tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi atau tanah yang menjadi objek SHGB dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar.
Menurut A. Azis Maskur Direktur Azmara Law Office, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, SHGB dapat dinyatakan tidak berlaku atau objek tanahnya menjadi tanah terlantar apabila selama dua tahun sejak diterbitkannya SHGB tidak dilakukan kegiatan pembangunan serta tidak merawat lokasi. Dalam kondisi demikian, tanah tersebut seyogyanya dikembalikan kepada negara dan/atau pemilik sebelumnya.
Lebih lanjut, A. Azis Maskur menjelaskan bahwa PP 20 Tahun 2021 mengkategorikan tanah terlantar salah satunya meliputi tanah yang memiliki SHGB apabila dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai dua tahun sejak hak diterbitkan.
Untuk menyelesaikan sengketa ini, Azis Maskur telah menyurati Bupati Maros guna memfasilitasi mediasi dan mempertemukan pihak ahli waris Budu Bin Kasa dengan pihak PT. Pertamina (Persero).
Langkah mediasi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog untuk mencapai penyelesaian atas klaim kepemilikan tanah yang menjadi sengketa ini.(Rh)
