Pos Timur,
PALEMBANG - Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros, Muhammad Haidir Idris menilai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Muhammad Abdullah Sukri seharusnya ditolak.,Kamis (15/08/2024).
Sidang pleno LPJ terkesan dipaksakan meskipun Kongres Kongres tidak kuorum, tegas Haidir Idris.
Sebelum LPJ berlangsung hari ini, Kongres PMII ke XXI di Palembang tidak berjalan lancar, terus menerus diwarnai kerusuhan hingga perkelahian antar kader, tambahnya.
Ketum Abe' sapaan akrab Ketua Umum PB PMII sangat tidak profesional mengelola Kongres ke XXI di Palembang ini, Kongres kali ini harus dihentikan, tegas Alumni Universitas Muslim Maros sesuai keterangannya, Rabu malam (14/7).
Pasalnya, sejak Kongres PMII XXI resmi dibuka pada Jum’at 9 Agustus 2024 di Jakabaring Sport Center, hingga hari ini Rabu 14 Agustus 2024 proses registrasi peserta belum juga tuntas seratus persen, forum selalu tidak kondusif karena kerap diwarnai perkelahian antar kader PMII sebagai peserta Kongres, diakibatkan ada beberapa Pengurus Cabang yang tidak mendapatkan haknya yakni ID Card sebagai peserta penuh, diduga disembunyikan oleh oknum yang merupakan timses caketum tertentu, terangnya.
Senada dengan hal itu, Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Bantaeng, Muh. Rizal menegaskan PB PMII dibawah kepemimpinan Ketum Abe' sangat tidak profesional dalam mendesain hajatan nasional dan akbar PMII Se-Indonesia, hal ini juga membuktikan bahwa mereka sangat tidak siap menggelar Kongres kali ini.
Berdasarkan realitas tersebut, kami mengajak seluruh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan Pengurus Cabang (PC) se Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi organisasi untuk ikut menyuarakan Kongres PMII ke XXI di Palembang ini dihentikan dan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, ujar Risal lebih lanjut.
Ketum Abe’ sepanjang periodenya lebih sibuk berpolitik praktis selama ini ketimbang mengurus PMII, akibatnya gagasan dan program PB PMII tidak jalan, kalaupun ada kegiatan lebih pada kegiatan seremonial belaka, pungkasnya.
Sekedar informasi, diforum arena Kongres ke XXI Palembang ini diwarnai pernyataan sikap bersama seluruh Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Se Indonesia menolak LPJ Ketum PB PMII di Kongres ke XXI Palembang ini dan memutuskan Kongres kali ini tidak sah karena melanggar AD/ART dan PO organisasi.(Tim)
.jpeg)
