Makassar, PosTimur.net - Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021 di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/2021).
Dalam pertemuan itu Sudirman menegaskan bahwa peranan APIP dan BPK sangat penting dalam mengawal pemerintah daerah di Sulsel, termasuk Provinsi Sulsel sendiri sesuai visi-misi Sulawesi Selatan 2018-2023.
Andi Sudirman Sulaiman berharap Inspektorat dan semua jajaran auditornya agar menjadi dokter pribadi bagi pemda provinsi dan kabupaten-kota. "Kami ingin menjadikan bagi OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada," ujarnya.
Dengan pertemuan ini kata Sudirman, dapat menjadi ruang kolaborasi side by side serta sinergi antara Inspektorat dan BPKP dalam pengawalan akuntabilitas.
"Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPK untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama," tuturnya.
Akhir 2020, Sudirman membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan naik di atas nasional. Hal itu dipengaruhi sejumlah sektor, khususnya yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertanian dan kelautan.
"Data BPS ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. ini pada kegiatan aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur di beberapa jalan, jembatan dan irigasi," paparnya.
Ia juga mengatakan bahwa Anggaran Desa dapat pula di alokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional.
"Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan," jelasnya.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto Mengaku Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP.
"Pemda dari awal harus terkawal baik APIP maupun BPKP mulai dari perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan," ucapnya.
Iwan juga menekankan penanganan pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Serta APIP selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal. (ran)
